ROKAN HILIR – Direktorat Intelijen Keamanan (DITINTELKAM) Polda Riau gencar melakukan sosialisasi netralitas perangkat desa, pada Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Apalagi, ada indikasi keberpihakan para perangkat desa / penghulu, dengan memberikan dukungan terhadap sejumlah calon presiden dan wakil presiden.
Pendekatan dilakukan Ditintelkam polda riau, dengan merangkul Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hilir. Melalui para pengurus ini, perangkat desa / penghulu dihimbau untuk
menjaga Netralitas pada pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Tidak berpolitik praktis dan berpihak kepada salah satu calon. Tidak melakukan Money Politik, serta bijak menggunakan media sosial. Mendukung Unsur Penyelenggara Pemilu dan Polri dalam menjaga kondusifitas kamtibmas sehingga tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, lancar dan kondusif.
Sanksi Pidana dan Denda bagi Kepala Desa / Penghulu, serta Perangkatnya yang ikut berkampanye dan tidak netral atau mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 280 ayat 2 huruf H, I, J Junto Pasal 494 dan Pasal 490 Undang – Undang No. 7 th 2017 tentang Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000. 000,00.
Menyikapi himbauan ini, kepenghuluan Sintong Makmur, menyatakan siap mematuhi dan bersikap netral pada pesra demokrasi. Konsekuensi terhadap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan hukum, bagi yang tidak berkomitmen dengan ikrar dan deklrasi yang telah dinyatakan.
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, turut mengingatkan kepala desa beserta perangkat desa, untuk tidak menjadi tim sukses, relawan, memberi dukungan, atau menunjukkan keberpihakan terhadap peserta Pemilu.
“Para perangkat desa se-kabupaten Rokan Hilir, dihimbau untuk menjaga netralitas, sehingga mencegah kerawanan yang bisa terjadi. Akan ada sanksi, hingga pidana pemilu, bagi mereka yang melanggar aturan hukum”, ujar Zubaidah.
Direktorat Intelijen Polda Riau melalui Subdit Politik yang dipimpin Iptu Juliart Lumban, beserta anggota, terus melakukan upaya Cooling System dan berdialog dengan para perangkat desa di daerah. Dengan upaya maksimal, diharapkab Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar.
“Polda Riau sebagai penanggung jawab keamanan, terus berupaya mencegah kerawanan Pemilu, terutama terkait netralitas ASN, perangkat desa, dan sejenisnya. Dengan kegiatan dialog dan himbauan, bisa memberikan informasi dan pengertian, sehingga mereka lebih paham dan tertib”, tutup Iptu Juliart Lumban. (ZR)
