Dumai – PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit Dumai sebagai bagian dari Sub Holding PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu wujud perusahaan yang taat pajak dan memberikan kontribusi untuk negara. Hal ini juga merupakan dukungan PT KPI dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
Disambut oleh Direktur Keuangan PT KPI, Fransetya Hasudungan Hutabarat, dan General Manager PT KPI Unit Dumai, Didik Subagyo, Kilang Pertamina Dumai menerima kunjungan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Imanul Hakim di Main Office, Jumat (31/5).
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendengar secara langsung pemaparan pengelolaan perpajakan PT KPI Unit Dumai tahun 2024. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Direktur Keuangan PT KPI untuk menjelaskan terkait program integrasi data perpajakan yang sudah diimplementasikan.
“PT KPI telah mengikuti program integrasi data perpajakan antara Direktorat Jenderal Perpajakan dengan Pertamina,” terangnya
Dijelaskannya lagi, sistem tersebut merupakan sistem yang telah terintegrasi dalam rangka perpajakan sehingga dapat memberikan informasi mulai dari membayar, melaporkan data secara benar, lengkap, dan jelas.
Imanul Hakim mengapresiasi PT KPI atas responsivitas dalam mengintegrasi data perpajakan guna kepatuhan yang berlaku Indonesia.
“Pertamina ini berbeda, karena cepat merespon untuk mengintegrasi data perpajakan dan hal-hal lainnya,” jelasnya.
Sikap responsif terhadap integrasi data yang dilakukan oleh PT KPI merupakan bentuk komitmen perusahaan sebagai salah satu perintis digitalisasi integrasi data perpajakan secara online dan real time, terkait deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan pembayaran inisiatif (voluntary payment) yang dilakukan oleh Holding PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2017.
Hal tersebut dilakukan juga sebagai bentuk komitmen Pertamina sebagai BUMN yang wajib patuh pada peraturan yang berlaku. Bentuk komitmen Pertamina menjadi perintis digitalisasi integrasi data perpajakan juga telah dituangkan dalam penandatangan MoU bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina pada tahun 2019.
Integrasi data perpajakan sendiri merupakan program pemerintah untuk wajib pajak mengintegrasikan data perusahaan dan data perpajakan yang dimilikinya terhubung dengan sistem DJP. Sistem tersebut bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola administrasi perpajakannya. Sehingga hal ini memudahkan proses administrasi dalam pengelolaan pajak karena dikelola secara otomatis dan meminimalisir risiko kesalahan dalam pembayaran serta menekan biaya pengelolaan pajak.
Lebih lanjut, saat ini PT KPI juga menjelaskan bahwasannya terkait perpajakan pada setiap melakukan penjualan maupun pembelian langsung mengintegrasi data ke DJP.
Dalam kesempatan yang sama, Imanul Hakim juga mengingatkan kembali dalam forum pertemuan itu terkait pemadanan NIK dan NPWP yang juga bermanfaat bagi para pekerja dan Pertamina sendiri untuk meninjau vendor-vendor yang terikat kerjasama dengan perusahaan energi nasional itu.
Fransetya juga tak ragu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pihak Kanwil DJP Riau terhadap PT KPI.
“Terimakasih atas supportnya sehingga kami bisa menjalankan fungsi perpajakan dengan baik. Dengan ini juga kami sebagai salah satu BUMN bisa berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional lewat kontribusi pajak yang dibayarkan,” tutup Fransetya.
Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh SMOM (Senior Manager Operation & Manufacturing) PT KPI Unit Dumai, Rudi Hartono, jajaran tim manajemen serta KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Dumai. Kunjungan rombongan Kanwil DJP Riau tersebut ditutup dengan melakukan site visit ke area Kilang Pertamina Dumai.
