Diduga Manfaatkan Wewenang, Majelis Hakim Perkara Dugaan Cabul BRI KCP Aur Kuning Bukittinggi Di Periksa

oleh -782 views

Jempolnews.id-Padang- Diduga manfaatkan wewenang, Pengadilan Tinggi Padang, Sumatera Barat, periksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, terkait dugaan kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh eks Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Pemeriksaan yang dilakukan, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan Diskresi Hakim, dalam memeriksa perkara nomor 111/pid.b/2019/pn.bkt, dimana di duga mengabaikan seluruh permohonan saksi korban, dan tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa. Padahal pasal yg didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah pasal dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.

Diperiksanya tiga Majelis Hakim tersebut, adalah atas laporan pengaduan korban kepada ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana ke tiga Majelis diperiksa, pada tanggal 29 Oktober 2019 yang lalu.

Pendamping Korban, dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Pekanbaru,  Dwi Setia Rini membenarkan terkait adanya pemeriksaan yang dilakukan, oleh Pengadilan Tinggi Padang, terkait perkara ini.

” Memang benar adanya pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, atas nama Said Hasan, Maria Mutiara dan Dewi Yanti” ungkapnya.

Pemeriksaan tersebut, juga bedasarkan hasil dari laporan korban, karena menilai adanya kejanggalan, terkait perkara yang saat ini masih menjalani persidangan.

Hal ini karena diduga, ada komunikasi yang dilakukan, terhadap pihak terdakwa atau kuasanya sehingga penyelenggaraan persidangan yg tidak objektif dan terkesan berpihak, tidak berpedoman pada perma nomor 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti tidak memperhatikan psikis korban.

Apalagi, dalam persidangan Majelis Hakim tidak mengizinkan permohonan untuk dilakukan pendampingan, saat korban memberikan keterangan dipersidangan, sehingga korban pada saat memberikan keterangan merasa tertekan dan disudutkan serta merasa dikeroyok.

” Seharusnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, Hakim harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan juga Majelis Hakimnya akan diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, walau perkara yang diperiksanya masih berjalan” tambahnya lagi.

Padahal, akibat tidak dapat di lakukan pendampingan hukum, membuat korban saat ini mengalami depresi, dan terganggu secara psikologis, akibat di cecar berbagai pertanyaan yang di nilai merugikan korban, saat persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang sudah di lakukan.

Rini juga menilai, hal ini merupakan preseden buruk, bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi. ” Menurut kami, hal ini merupakan preseden buruk, bagi penegakan hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi” tambah Rini lagi.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Humas Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang selalu menyatakan bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan, adalah wewenang Majelis Hakim, dan tunduk pada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, namun di sinyalir tidak di realisasikan di lapangan sehingga akhirnya hakim” tersebut diperiksa (Zuhri)

No More Posts Available.

No more pages to load.