Bagi Hasil Kebun Sawit Tidak Transparan, Warga Senama Nenek Protes Kinerja Koperasi

oleh -94 views

Kampar – Ratusan warga Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, melakukan aksi protes, terhadap kinerja dan pengelolaan hasil sawit milik warga, oleh pihak koperasi, Selasa, (6/7).

Akses menuju perkebunan milik warga, juga sempat di tutup oleh pihak Koperasi Nenek Eno Senama Nenek, (KNES), yang berujung aksi protes dari warga pemilik lahan.

Beruntung Aparat Kepolisian, dari Polsek Tapung Hulu, berhasil memediasi kedua belah pihak, sehingga akses jalan yang sebelumnya terhalang oleh truk, dapat di buka sehingga warga dapat masuk ke area perkebunan, yang sebelumnya milik PTPN V.

“Kami selalu pemilik lahan, tidak pernah mengetahui berapa perolehan hasil pengelolaan sawit, yang di kelola oleh pihak koperasi karena tidak transparan,” ungkap tokoh masyarakat dan pemilik lahan perkebunan Datuk Paduko Tuan Pucuk Suku Melayu Kenegerian Sinama Nenek, M Amin.

Dimana lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.800 hektare, yang di bagi dalam 1.385 sertifikat, di Desa Senama Nenek / saat ini di tuding warga masih di kuasai oleh pihak koperasi.

“Kami akan menduduki lahan milik kami, sesuai dengan serifikat yang kami miliki, karena mengaku sangat kecewa, terhadap koperasi yang di nilai tidak transparan dan kurang terbuka,” ungkapnya lagi.

Aksi protes warga, terhadap KNES, akibat ketidakpuasan warga, terhadap sistem bagi hasil pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik warga.

“Upah yang kami terima, oleh pemilik lahan yang memiliki sertifikat, tidak sesuai dengan yang semestinya, apalagi banyak tanaman sawit milik warga yang terbengkalai dan tidak di rawat,” terangnya lagi.

Kuasa hukum warga, DR. Hendri Abdul Jaiz, SH., MH., CPLC., CPCLE menegaskan, kasus ini sudah berulang kali di laporkan ke penegak hukum, namun belum ada tanggapan.

“Kami sudah mengajukan gugatan hukum, sebanyak 4 laporan dugaan tindak pidana, namun sampai saat ini belum ada di proses” tegasnya.

Dimana laporan tersebut, dibuat sebanyak 3 laporan di Polda Riau, dan 1 laporan di Polres Kampar.

“Kami dalam hal ini hanya ingin menuntut keadilan, karena kami yang memiliki lahan sawit tersebut, namun banyak warga yang tidak mengetahui, di mana letak kebun milik mereka sebenarnya, karena tidak di beri tahu oleh pihak koperasi,” tuturnya lagi.

Pihaknya juga berharap, kebun kelapa sawit yang berada di kawasan PTPN V ini, dapat di kelola oleh masyarakat secara langsung, sehingga tidak ada lagi campur tangan koperasi, dalam pengelolaan di lapangan.

“Kami akan menuntut hak kami, dan akan terus berjuang, sampai adanya kejelasan hukum, terkait persoalan ini,” tutupnya. (Zur)

No More Posts Available.

No more pages to load.