Kampar – DPRD Kabupaten Kampar, melaksanakan rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar tahun 2024, yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H Ahmad Taridi SHi, Rabu (09/04).
Dalam laporannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengaku, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar ini merupakan kewajiban konstitusinya, sebagai kepala daerah.
“Karena ini pencerminan dan perwujudan akuntabilitas, dalam mengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 71 ayat 2,”ujar Bupati.
Secara umum, pemerintah kabupaten Kampar telah laksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar. Dimana anggaran pendapatan daerah tahun 2024 setelah perubahan, ditetapkan sebesar 3 koma 1 triliun rupiah lebih, dengan realisasi 3 triliun rupiah lebih.
“Anggaran tersebut, terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah, (PAD) sebesar 435 milyar rupiah lebih, atau 94% dari target tadi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, sebesar 14,55%, dibanding dengan tahun anggaran 2023, yang terjadi peningkatan sebesar 46,61%, ” jelasnya lagi.
Sementara untuk Realisasi Pendapatan transfer sebesar 2 koma 569 triliun rupiah, atau 94,83% dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, dibanding tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 5 koma 57%.
“Hal ini juga di tambah realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sebesar 2 miliar 242 juta rupiah, atau 10,18% kontribusi terhadap pendapatan daerah, sebesar 0,07% dibanding tahun 2023 lalu, ” tambahnya lagi.
Usai rapat paripurna penyampaian LKPj Bupati Kampar tahun 2024, selanjutnya di gelar rapat paripurna pandangan fraksi DPRD Kabupaten Kampar, terhadap LKPj Bupati Kampar tahun 2024.
Dalam pandangan fraksinya, fraksi partai gerindra yang di sampaikan langsung oleh Muhammad Panji Gusti Pangestu, sangat mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Kampar lebih bersinergi dengan DPRD Kabupaten Kampar, dalam menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di daerah Kabupaten Kampar.
“Serta memberikan tindak lanjut terhadap semua rekomendasi dari DPRD dengan serius, sehingga setiap persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dan praktis. Fraksi gerindra juga sangat mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kampar, dapat menyelesaikan permasalahan tunda bayar segera mungkin, ” ujar Panji.
Sementara itu, fraksi partai golkar, yang di sampaikan langsung oleh Min Amir Habib Pakpahan, menilai dalam peningkatan PAD, agar pemerintah daerah untuk terus mendorong peningkatan PAD, melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Karena kontribusi pad terhadap total pendapatan masih relatif rendah, yaitu 14,55%, meskipun telah terjadi peningkatan sebesar 46,6% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian ketergantungan pada dana transfer pusat, masih sangat tinggi apalagi di masa-masa sulit , yang akan datang ini, ” kata Min Amir.
Selain itu, sektor retribusi Mengalami penurunan yang menandakan serapan dalam sektor pendapatan lokal masih kurang maksimal untuk hal tersebut, maka fraksi partai golkar meminta kepada pemerintah kabupaten Kampar, agar membuat kajian ilmiah terhadap potensi PAD.
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar, menerima sepenuhnya LKPj Bupati Kampar tahun 2024, untuk di bahas lebih lanjut di DPRD Kabupaten Kampar. (Advertorial)
